Surabaya—Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), semakin serius melibatkan dunia pendidikan dalam melakukan kerjasama. Khususnya Perguruan Tinggi (PT) dalam konteks skema Pentahelix (Lima Unsur) guna mempercepat proses pemberdayaan dan pembangunan desa-desa di Indonesia.
Upaya itu dibuktikan dengan adanya kerjasama strategis antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rabu (3/5/2023) kemarin siang.
Hal tersebut, guna merealisasikan Program Pemberdayaan Desa yang secara khusus dilakukan proses penandatangan nota kesepakatan disaksikan oleh Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP) Kemendesa PDTT di Gedung Rektorat Unesa.
Dalam penyampaiannya, Dirjen PDP Kemendes PDTT, Sugito,S.Sos., M.H., mengajak kampus sebagai bagian dari lima unsur pentahelix untuk menyediakan waktu dan sumberdaya untuk membantu akselerasi dalam pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals.red) Desa.
Lebih jauh, Sugito menjelaskan bahwa Kemendesa PDTT kini sangat serius mendorong tersinerginya 5 unsur dalam Konsep Pentahelix yang terdiri atas Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta/BUMN/BUMD (Dunia Usaha), Pers/Media dan Pemerintah Desa beserta warga desa.
“Mulai hari ini, kampus harus berfikir untuk melahirkan kader penggerak desa, penggerak ekonomi desa, serta menyediakan waktu dan sumber daya untuk membantu akselerasi dalam pencapaian SDGs Desa,” kata Sugito saat menjadi pembicara dalam seminar SDGs Desa, yang bertajuk Arah Kebijakan dan Model Pengembangan Desa Berkelanjutan.
Dihadapan peserta seminar yang dilakukan secara daring (online) dan luring (Offline) itu juga, Sugito berharap agar dunia kampus terlibat dan berperan aktif pada program pemberdayaan dan pembangunan desa-desa di Indonesia.
Pada konteks itu, Sugito meminta Unesa guna membentuk laboratorium desa model berbasis tipologi desa sebagai upaya intervensi dalam proses pendampingan. Sehingga bisa dijadikan role model dan direplikasi ke desa lain.
“Semisal tipologi desa dataran, pesisir, pegunungan, sebagaimana karakteristik desa-desa di Jatim maupun kawasan Indonesia Timur,” terangnya.
“Dan alhamdulillah saat ini Unesa telah berkomitmen dalam pemberdayaan desa. Mari bersama- sama untuk turun gunung, bergandengan tangan, berdiri sebaris, bekerja bersama-sama dalam memfasilitasi desa, menyelesaikan permasalahan yang menghambat kemandirian desa. Masa depan Indonesia ada di Desa, desa hebat, Indonesia akan semakin hebat,” sambungnya.
Perencanaan Penggunaan DD Harus Berbasis Data IDM dan SDGs Desa
Sugito menjelaskan sejak 2014 dengan adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa telah terkucur alokasi dana desa hingga saat ini (2015-2022) sebesar Rp 468,9 triliun. Pagu Dana Desa (DD) 2023 untuk 75.256 Desa se-Indonesia pada 2023 mencapai Rp72 triliun.
“Meski sempat menurun akibat pandemic Covid-19, pagu DD tahun ini sudah kembali meningkat. Peran DD dalam pemulihan ekonomi nasional terbukti sangat besar, mengingat 91% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Desa dan 71% penduduk Indonesia berlokasi di pedesaan. Artinya efektifitas penggunan DD yang berbasis data baik IDM (Indeks Desa Membangun.red) maupun SDGs Desa harus jadi acuan dalam proses perencanaan kedepan,” tegas Sugito.
Pada kesempatan berharga itu pula, Sugito mengutip pernyataan filosofis tentang pemberdayaan dan pembangunan desa.
“Tidak ada 1 obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Tapi dengan diagnosa yang tepat, pemberian obat yang jelas, pemberian konseling berkelanjutan, dan ada sugesti yang kuat dari si sakit, bukan mustahil mereka untuk menjadi sehat,” ujarnya.
Selain Dirjen PDP Kemendesa PDTT, turut menjadi narasumber dalam seminar itu adalah dari Wakil Rektor I Unesa, Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Madlazim, M.Si; Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Ir Budi Sarwoto, MM. ; dan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Jawa Timur Muhammad Ashari M.HI.
Senada dengan Kemendesa, Wakil Rektor I Unesa, Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Madlazim, M.Si., menilai bahwa Indonesia tidak akan maju kalau desa-desanya belum maju.
“Mestinya fokusnya adalah membangun desa terlebih dahulu,” ungkapnya secara tegas.
LPPM Unesa, lanjutnya, telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa PDT Dan Transmigrasi dengan menjadi pelaksana review modul program Transformasi Ekonomi Desa Terpadu (TEKAD). Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatangan perjanjian kerjasama Unesa dengan Dinas PMD Provinsi Jatim.
Ir. Budi Sarwoto, MM., Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 Jatim telah terbebaskan dari desa tertinggal. Pemprov jatim memiliki strategi kebijakan serta program dan inovasi dalam rangka mencapai SDGS Desa.
“Kami memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola administrasi pemerintahan desa dan mendorong kerjasama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa,” ungkapnya.
DPMD Provinsi Jawa timur, sambung Budi, juga memiliki program inovasi pemberdayaan masyarakat dan desa seperti klinik Bumdesa, Jatim Puspa, dan Bantuan Keuangan Khusus untuk desa berdaya.
Untuk Dana Desa di Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, selalu meningkat dari tahun 2015 sampai 2023. Setidaknya sudah Rp. 58.270.551.332.000 Dana Desa tersalurkan.
“Berkat inovasi tersebut, pada tahun 2022 pencapaian stastus desa mandiri di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. 1490 Desa Di Jawa Timur sudah menyandang status desa mandiri, meningkat dari pencapaian tahun 2021 hanya 697 desa,” pungkasnya.
Sisi lain. Menurut Muhammad Ashari, M.HI., Koordinator Provinsi TPP Jawa Timur sebagai narasumber terakhir seminar, dengan adanya SDGs Desa, arah dan tujuan Pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur. Baik untuk desa makmur dan mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada.
“Kekuatan pengembangan potensi desa dan kawasan perdesaan perlu didukung oleh semua unsur. Pengembangan potensi Desa dan Kawasan Perdesaan tak bisa dilakukan satu unsur saja. Komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya menjadi kunci utama,” ucapnya.
Sebagai informasi, seminar yang berkahir sore hari itu, diikuti kurang lebih 2.000 peserta dari berbagai unsur, baik mahasiswa, TPP dari berbagai daerah di Indonesia, pemerintah desa, serta pegiat desa terlibat dalam seminar secara online baik melalui fasilitas zoom meeting maupun youtube. (*)
Pewarta: Yuristiarso Hidayat, TAPM Kab. Malang dan Koordinator Wilayah Gunung Kawi