Malang (Gedangan)—Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Wilayah 4 Kabupaten Malang sukses gelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Malang, Selasa (13/9/2022), kemarin.
Berlangsung di Kecamatan Gedangan, acara dipimpin oleh Sukron Fauzi, Koordinator TPP Kecamatan Gedangan. Beberapa poin penting tentang progres pendampingan desa disampaikan oleh Hendro Kusuma Jaya, S.H., terutama terkait monitoring dan evaluasi implementasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
Juga, dihadapan peserta Rakor, Hendro yang menjadi penanggung jawab untuk TPP Wilayah 4 tersebut, memonitoring dokumen berdasarkan sumber data yang dilaporan secara manual dan juga cek langsung melalui aplikasi digital untuk monev DD.
Selain itu, juga dilakukan evaluasi progres perencanaan atau penyusunan RKP Desa tahun 2023 di masing-masing desa dampingan.
Hadir sebagai pemateri kedua pada Rakor itu, Winartono, M.I.Kom., Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Malang. Dihadapan peserta Rakor yang terdiri dari Kecamatan Pagak; Bantur; Sumbermanjing Wetan; Gedangan dan Turen, ia mengapresiasi kegiatan siang hari itu.
“Saya apresiasi kegiatan Rakor seperti ini, yang diinisiasi TPP Kabupaten Malang, juga sekaligus dalam upaya peningkatan kapasitas mandiri. Acara seperti ini perlu ditularkan untuk wilayah lain,” ungkapnya.
Untuk memberlakukan ruang gerak pendampingan desa, Cak Win, sapaannya, menyampaikan bagi semua TPP di semua tingkatan, agar melaksanakan Rembug Stunting, dan mengingatkan pentingnya SDGs agar dilakukan pemutakhiran. Ini penting utamanya berkaitan dengan perencanaan pembangunan 2023, tuturnya.
“Saya berharap agar TPP di Kabupaten Malang ini, selalu bergerak untuk Desa,” sambungnya.
Menindaklanjuti bimtek pemutakhiran SDGs, disambung kemudian oleh Zainul Arifin TAPM Kab Malang. Ia juga menambahkan terkait target dan pencapaian SDGs yang selama ini telah ditindaklanjuti oleh seluruh TPP di Kabupaten Malang ini.
“Saya sangat berharap agar TPP bisa membaca dan menganalisa hasil dan pencapaian SDGs. Karenanya, dibutuhkan agar selalu up date dan login ke aplikasi. Jika kemudian ada kendala teknis atau ada kerumitan dalam pengisian SDGs, TPP harus segera memberikan laporan. Agar dapat respon yang cepat pula. (Ila)